Daerah Bicara

Papan Dinas PU

Kejati Kaltim Harus Tangkap Kadis PU Kukar.

Rp. 2.083.088.000,-  Milliar Dana Peningkatan Jalan Tanah Datar Kac.  Muara Badak Diduga, Telah  Di Gunakan Untuk Perawatan Jalan Menuju Lokasi  Tambang Batu-Bara.

Laporan Masyarakat Kutai Kartanegara

Enam tahun yang lalu Bupati Kabupaten Kukar yang Pertama Prof Dr H Syaukani HR MM  membantah dengan tegas Tudingan beberapa pihak, yang mengacu keterangan Badan Intelejen Nasional (BIN) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dengan menyebutkan  Kabupaten (Kukar)  Kutai Kartanegara paling terkorup. Bantahan tegas itu tak tangung-tanggung disampai Syaukani saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kukar Tahun 2005 di Paripurna DPRD Kukar ketika itu. Namun seiringnya waktu, sejumlah pejabat teras Kukar-pun satu persatu tumbang masuk bui termasuk kaning sendiri panggilan akrabnya. Meskipun sudah sekian banyak pejabatnya terjerat kasus korupsi  namun korupsi tetap saja merajalela dikabupaten Kukar  hingga saat ini. Bayangkan baru – baru  ini saja ada   Enam Pejabat Kukar segera duduk dikursi pesakitan terkait Kasus Korupsi  dan tengah ditangani Kejati.

Maraknya kasus korupsi yang menyeret beberapa pejabat teras Kabupaten Kukar membuktikan penanganannya masih tergolong lemah dan terkesan belum serius. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku koruptor kemungkinan  tak memberikan efek jera. Problematika korupsi yang sampai saat ini masih belum (atau bahkan sulit) ditemukan jalan keluarnya dalam pemberantasannya ( KKN )Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Korupsi, menurut Kamus Negeri ini berarti perbuatan menerima suap memanfaatkan jabatan untuk mengeruk keuntungan secara tidak sah. Praktek inilah yang sampai sekarang merajalela, bahkan menjadi budaya bangsa ini. Korupsi menyebar merata di wilayah di Indonesia, dari  pusat, maupun daerah ( Kabupaten/Kota) Hingga wilayah Provinsi.

Kabupaten Kota Provinsi Kaltim misalnya. Kasus korupsi yang muncul tak hanya menjerat sejumlah penyelenggara negara, tetapi juga menghambat penyejahteraan rakyat. Korupsi pun menimbulkan gejolak di daerah. Maraknya korupsi di sejumlah daerah terungkap dari penelusuran data dan pemberitaan yang dilakukan  mass MEDIA selama ini.

Di sepanjang tahun 2008 saja, sejumlah kepala daerah dan pejabat di daerah berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana, bahkan dipenjara, tersandung kasus  korupsi dengan beragam kasus. Mereka sudah jelas tidak bisa optimal menjalani tugasnya  melayani kemasyarakat. Contoh kecil Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan sebut saja misalnya terhadap, pelaksanaan proyek DPU Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Kukar. Berdasarkan Laporan masyarakat di lapangan Tentang dana  Proyek lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tanah Datar  menuju simpang 3  dalam Kecamatan  Muara Badak Sebesar  2.083.088.000 Milliar  itu diduga telah digunakan tidak sesuai perencanaan pasalnya dana tersebut juga dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan atau perawatan jalan menuju lokasi tambang(BB) Batu Bara sepanjang + 480 meter   di salah satu perusahaan  Batu – bara di Kecamatan Muara Badak.

Sapparuddin (Bukan nama sebenarnya) ketika bincang – bincang dengan Mapikor dilokasi tersebut mengatakan.” Sesuai Plank Proyek melalui program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan  oleh DPU Kukar tahun 2009 dengan nilai anggaran sebesar 2. 083. 088. 000  Milliar terhadap kegitan lanjutan peningkatan jalan Desa Tanah Datar menuju simpang 3 dalam  Kecamatan Muara Badak, yang  dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT DAYA BERSAMA SEJAHTERA serta Konsultan Pengawas CV PERDANA KUSUMA & GRUP  itu, perlu dipertanyakan!!.

Sebab pengerjaannya juga dimanfaatkan untuk peningkatan/ kepentingan perawatan jalan menuju lokasi tambang Batu Bara sepanjang + 480 meter  oleh DPU Kukar, tentu hal itu pelanggaran alias tidak tepat sasaran karena manfaatnya bukan untuk kepentingan umum dan, setiap kali saya lewat didaerah ini saya bertanya-tanya dalam hati untuk apa DPU kukar melakukan perawatan atau melakukan  peningkatan  jalan ini?, sementara sepanjang jalan ini tidak ada pemukiman warga, yang ada  cuman kegiatan perusahaan tambang di ujung jalan ini, bukankah ini sudah merugikan keuangan daerah Kabupaten Kukar.

“Dan anehnya sejak adanya pelaksanaan  kegiatan Proyek lanjutan Peningkatan  jalan Desa Tanah Datar menuju simpang 3  dalam, Kecamatan  Muara Badak pada tahun 2009 itu  hingga saya dengar-dengar  turun lagi  dana pemeliharaannya . Jalan ini saja tetap diportal oleh DPU  sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat sampai saat ini tidak pernah melewati jalan ini, oleh sebab itu kami  sebagai warga  Muara Badak mencurigai jalan ini, Tapi ini baru kecurigaan biarlah informasi yang saya sampaikan kepada Mapikor ini menjadi bahan acuan aparat penegak Hukum,”Tambah Sapparuddin berharap.

Aktivis LSM Kaltim Center Fit  rey saat kepada Redaksi Mapikor Indonesia disekretariatnya di jalan air hitam Samarinda secara terpisah menegaskan.” Saya mendukung informasi itu maka hendaknya sejak berita ini diturunkan,   seyogyanyalah  aparat penegak hukum menindak lanjuti dan informasi ini dapat dijadikan bahan acuan dalam rangka pemeriksaan dilapangan.

Mengusut secara tuntas terhadap indikasi penyimpangan  yang dilakukan DPU Kabupaten Kukar terhadap Proyek tersebut bila perlu terhadap proyek lainnya yang kiranya  diduga berpotensi merugikan keuangan Negara. Menurunkan Team KPK ke Kabupaten Kukar mengadakan pemeriksaan terhadap penagung jawab pelaksana proyek pembangunan   khususnya DPU  Kukar. Apalagi  Temuan Investigasi berdasarkan laporan masyarkat ini baru dilaksanakan pada wilayah-wilayah terdekat dengan ibu kota Kabupaten Kukar, belum termasuk pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah yang tergolong jauh dari pantauan pemerintah daerah Kabupaten Kukar maupun mass Media.”Tandas  fit  yakin. * s.al & tim

 

Rumah Sakit Dr. Slamet Kabupaten Garut

“SARANG KORUPTOR”

Tak Tersentuh Hukum

>> Kejari Diminta Segera Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi di RSU D Garut

RS Dr. Slamet Kabupaten Garut

Pernak-pernik ser ta aneka ragam cara bagi para abdi negara di negeri tercinta ini bikin gemes saja. Belum lama ini tim Mapikor Jabar menemukan bukti otentik adanya penggelembungan dana pembelanjaan di Rumah Sakit Dr. Slamet Kabupaten Garut. Selain itu, RS.Dr. Slamet itu yang diduga tidak ditenderkan itu antaranya belanja barang dan jasa Rp. 2 Miliar, belanja barang-barang cetakan Rp. 1,9 Miliar belanja barang komputer Rp. Rp. 202.803.699,-. Kemudian belanja berapa modal Rp. 202.803.699  belanja makan dan minum data dari LSM. Tidak perlu menunggu waktu lagi KPK segera melakukan penyelidikan atas bobroknya manajemen Rumah Sakit Dr.Slamet Kabupaten Garut.

Bisa jadi akselerasi indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Slamet Garut-Jawa Barat sudah mencapai tingkat gila-gilaan. Dengan newaetu (niat) amar ma’ruf nahi mungkar. Itu yang mendorong Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Bangsa yang dikomandoi H.Gunadi SH, melaporkan kejahatan kerah putih yang diduga pelakunya segelintir oknum elit pejabat Pengelola rumah sakit tersebut ke  Kejaksaan Negeri Garut  Selasa (28/7) siang pekan lalu. “Ingat kejahatan korupsi dengan beragam bentuk dan modusnya adalah tergolong kejahatan luar biasa, malah lebih kejam ketimbang tindakan teroris. Korban teroris paling puluhan orang coba bayangkan korban korupsi basa ribuan bahkan jutaan oang baca rakyat jadi jelata dan papa,” ujarnya pada Tim Investigator Mapikor Indonesia Jabar geram.
Memerangi dan melumpuhkan korupsi adalah jihad demikian H.Gunadi dan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara apalagi sampai miliaran rupiah adalah rampok berdasi, harus disikapi segenap elemen bangsa termasuk masyarakat Garut sebagai musuh bersama yang harus dilenyapkan,tentu sesuai aturan hukum yang berlaku. “Heran dasar koruptor tidak pernah jera padahal tidak sedikit penggasak uang negara yang telah divonis pengadilan khususnya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) puluhan tahun dan mendekam di istana prodeo kenapa tidak pernah takut apalagi jera,” paparnya seraya mengulum senyum.
H.Gunadi  mengemukakan,dari hasil investigasi LSM Suara Bangsa menemukan sejumlah rekening pengelolaan keuangan tahun anggaran 2008 di lingkungan RSUD dr.Slamet bebar-benar irasional(diluar nalar sehat-red) salah satu contohnya rekening pengadaan barang cetak senilai Rp1,9 miliar. Namun dalam implementasinya kata dia,tidak melalui proses lelang,namun  penunjukan langsung dan dikerjakan oleh koperasi RSUD yang diketuai salah satu oknum pejabat rumah sakit dimaksud.
“ Dalam pengadaan barang cetak kenyataannya dicicil perbulan dengan nilai rata-rata Rp175 juta.Sungguh kontraproduktif  dan melanggar Kepres No 8 Tahun 2003, seharusnya proyek itu melalui proses lelang,” tandasnya.
Lebih Jauh Ketua Dewan Penasehat Media Pemerhati Korupsi Wilayah Jawa Barat (Mapikor Jawa Barat) menegaskan,mekanisme lelang tidak ditempuh,maka kami anggap ini merupakan sebuah tindakan, perbuatan melawan hukum yang harus segera ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Negeri Garut. “Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan segelintir oknum pejabat Rumah Sakit tersebut dilakukan secara sistemik, terstruktur dan para pelakunya satu sama lain saling mengunci rapat,” ujarnya seraya mengatakan, hal ini bukan hanya terjadi pada proyek pengadaan barang cetak saja, namun juga pada proyek-proyek lainnya, diantaranya Pengadaan obat-obatan,Pengadaan alat Kesehatan (Alkes),Pengadaan Makan dan Minum pasien, Pengadaan Gordeng serta pengadaan proyek lainnya yang nilainya miliaran rupiah.
Menurut H.Gunadi,pihaknya berharap Kejaksaan Negeri Garut segera menindaklanjuti dan langsung melakukan investigasi dan dalam waktu cepat melakukan proses penyelidikan terhadap laporan tersebut..
Setelah dipertimbangkan secara matang demikian H.Gunadi, maka LSM Suara Bangsa secara resmi melaporkan temuan indikasi korupsi di Lingkungan RSUD dr.Slamet Garut dan memberikan datanya pada pihak Kejari Garut. Laporan atau pengaduan data dari LSM Suara Bangsa tersebut langsung diterima Kasi Intelijen Kejari garut Otong Hendra Rahayu,SH,.dan Jaksa Penuntut senoir, Rochiyat sarjana Hukum. Kepala Seksi Intelijen Kejari Garut, Otong Hendra Rahayu dalam kesempatan terpisah pada Mapikor Jawa Barat mengatakan, pihaknya telah menerima laporan LSM Suara Bangsa terkait dugaan korupsi sejumlah proyek di Lingkungan Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) dr.Slemet Garut. “ Informasi ini akan kami pelajari dulu untuk menemukan apakah memang ada perbuatan melawan Hukum atau tidak. Jika nanti pihaknya menemukan indikasi perbuatan melawan hukum, hal itu akan dijadikan dasar untuk menindak lanjuti untuk melakukan proses penyelidikan,” paparnya.
Laporan atau informasi yang diberikan LSM Suara Bangsa tersebut jelas Otong, telah dilaporkan langsung kepada Kepala Kejari. Dan hasilnya kata dia, Kejari langsung merespon dengan mengumpulkan seluruh Jaksa yang ada serta memberikan pengarahan untuk jadi bahan bagi para jaksa guna menindaklanjuti laporan tersebut. (tim)

 

Menelisik Penyelewengan Dana APBD –P Kab. Malinau Tahun 2004, 2005, 2006 & 2007 Tentang Prosedural Lelang

Diduga Mantan Kadis PU Terlibat

Indikasi Uang Negara “DISIKAT” Tanpa Ada Sanksi Hukum

Pejabat Terkait Pun “TUTUP MATA”

Laporan Dari Masyarakat MalinauKalimantan Timur

Memang membicarakan tentang korupsi baru sekarangini,  sepertinya kita baru lahir. Bukankah korupsi di negeri ini ibarat penyakit yang sudah akutalias kronis, bagaikan virus yang mematikan? Karena Korupsi seolah menjadi budaya bangsa ini karena telah merasuk kesetiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Korupsi kini menjadi wabah penyakit yang membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Korupsi dengan melakukan penjarahan keuangan Negara dikarenakan cara berpikir bangsa ini selalu ingin meraih keberhasilan dalam kehidupan secara instan, tanpa harus bersusah payah banting tulang mengais rezeky, apalagi dana yang mereka korupsi adalah uang yang dipungut dari hasil pajak rakyat yang di bodohi.

Praktik tindak pidana korupsi yang terjadi sangat menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi bangsa ini. Korupsi yang paling memprihatinkan terjadi  di data ranelitnasional karena dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Bukan hanya dari segi jumlah yang dikorupsi,  kerugian juga terjadi karena praktik terlarang itu mendorong korupsi di level hingga yang lebih rendah, seperti para elit di daerah. Pejabat Pemerintah Kabupaten Malinau misalnya! Dugaan penjarahan uang Negara itu disebut-sebut melalui proyek pembangunan sarana infrastruktur yang dilakukan DPU Dinas Pekerjaan Umum terhadapProyek Pembangunan Jalan Long Loreh-Paya Seturan (red), Tanjung Nanga, Kecamatan Malinau Selatan dengan judul proyek yang diputar balik,  dengan mata anggaran yang bervariasi.

Berdasarkan hasil investigasi serta konfirmasi Team gabungan LSM Lembaga Swadaya Masyarakat dan Wartawan lokal kepada masyarakat setempat beberapa waktu lalu menyebutkan. Didalam  DIPDA Tahun anggaran 2004 tercantum proyek peningkatan jalan Loreh –Seturan-Tanjung Nanga – Temalang dengan nilai Rp. 9. 015. 300. 000,- sumber dana APBD. Di dalam DIPDA tahun anggaran 2005 tercantum proyek penigkatan jalan dengan judul yang sama Loreh – Seturan dengan nilai Rp. 5. 175.000.000,- sumber dana APBD. Didalam DIPDA Tahun anggaran 2006 tercantum proyek pemeliharaan jalan Long Loreh –Tanjung Nanga dengan nilai Rp. 1.229.640.000,- sumber dana APBD namun, anehnya pada tahun anggaran 2006  juga pemerintah Kabupaten Malinau menganggarkan di mata anggaran lainnya sebesar 3.000.000.000 Milliar dengan sebutan pembangunan jalan ibukota Kecamatan Malinau Selatan.

Pada tahun selanjutnya yaitu didalam  DIPDA tahun anggaran 2007 tercantum pula proyek peningkatan jalan Loreh –Tanjung Nanga berdasarkan SK BupatiNomor 27  dengan nilai Rp. 9.000.000.000 Milliar, dan dilembaran lainnya sebesar Rp. 4. 000.000.000  Milliar.

Sementara menurut sumber yang enggan dipublikasikan karena demi keselamatan dirinya menyebutkan. ”Pembangunan jalan Loreh Suturan (red)  Tanjung Nanga adalah jalan yang dibangun lalu dilimpah oleh perusahaan (PT. Inhutani Unit II)  kepada (Pemda) Pemerintah Daerah. Begitu pula pembangunan jalan pusat Ibu Kota Kecamatan Long Loreh adalah jalan yang dibangun perusahaan (PT. BDMS) yang bergerak dibidang Tambang  Batu- Bara hingga saat ini. Apakah ini didiamkan saja? Atau memang sengaja diciptakan oleh aparatur setempat. Terkait kasus tersebut aparat penegak hukum terkesan tutup mata selama ini, terhadap adanya dugaan penyelewengan dana APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Proyek DPU yaitu, proyek Pembangunan Jalan Long Loreh, Seturan, Tanjung Nanga, Temalang.

Dari sejumlah sidik kasus yang ada sepertinya Pejabat Pemerintah Kabupaten Malinau mampu meredam itu semua agar tak tersentuh penegak hukum. Bukan tidak mungkin bias saja Pejabat pemerintah Kabupaten Malinau ATM – nya pusat (Jakarta) oleh pemeriksa, petinggi, pokonya aparat penegak hukum. Celakanya Ada dua versi penegakan hukum yang dikenakan bagi sang korup pertama, bila fulus masih tebal cuma dikenakan sanksi hokum administrasi alias (dompetterkuras)  namun bila sebalik tak kuat fulus maka sanksi hokum kurungan badanlah yang berlakukan.

Ditempat terpisah Team gabungan Investigasi LSM dan media Lokal menjelaskan.”Berdasarkan temuan dan hasil Investigasi lapangan terhadap pelaksanaan proyek APBD tahun anggaran 2004, 2005, 2006, 2007,  agar aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti, bahan acuan dalam rangka pemeriksaan di lapangan. Mengusut secara tuntas terhadap indikasi penyimpangan dana APBD tahun anggaran 2004, 2005, 2006, 2007 DPU Kabupaten Malinau terhadap Proyek Peningkatan Jalan Long Loreh, Seturan, Tg Nanga, Temalang. Yang berpotensi merugikan keuangan Negara milliaran  rupiah. Menurunkan Team KPK ke Kabupaten Malinau untuk mengadakan pemeriksaan terhadap penanggungjawab pelaksana proyek pembangunan di Kabupaten Malinau. Temuan Investigasi ini baru dilaksanakan pada wilayah-wilayah terdekat dengan ibukota Kabupaten Malinau belum termasuk pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah pedalaman, dan ditambahkannya aparat Penegak Hukum harus membuka semua dokumen pelelangan sampai dokumen- dokumen terjadi Kontrak prosesnya apa sudah sesuai ??? Keppres/ Kepmen PU dan semua berita acara pembayaran angsuran dari dana APBD tahun anggaran 2004, 2005, 2006, 2007 pekerjaan tersebut diatas ”Tandasnya. *s.al & tim

 

Menguak Mafia Peradilan Kab Malinau

Supremasi Hukum Kab. Malinau“Mandul”

Satgas Mafia Hukum Tak Sentuh Malinau

Drs Jhonny Laing Impang, M.Si

“Jabatan publik atau pejabat Negara yang kemudian fungsingnya s eba gai wakil rakyat yang tupoksinya  sebagai sosial kontrol berdasarkan Un dang-undang serta Legislator terhadap Exsecutive dan yang paling dikhawatirkan adalah mengulangi perbuatannya untuk melakukan korupsi,”

Sidang (JLI) Drs. Jhony Laing Impang  M,si terdakwa Kasus Korupsi Dana Askes DPRD Kabupaten Malinau di Vonis bebas. Di duga telah terjadi mafia peradilan alias (Markus) sidang (JLI) terdakwa  korupsi dana Askes DPRD Kabupaten Malinau tersebut. Itulah wajah hukum negeri ini, JLI di Vonis bebas sangat menggemparkan publik dan sangat mencengangkan khususnya bagi warga Malinau.

Dan ironisnya lagi meskipun status hukum (JLI) masih sebagai terdakwa. Namun tetap saja (JLI) Terpilih Sebagai Wakil Ketua I  DPRD Kabupaten Malinau Periode 2009-2014. Seperti diketahui masyarakat awam bahwa perkara korupsi yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Malinau terhadap  terdakwa (JLI)  adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan sengaja  membagi-bagikan uang kepada 20 anggota DPRD Kabupaten Malinau Periode 1999-2004, berupa pengadaan jasa ASKES senilai Rp. 418.442.700.

“Tentu saja perbuatan tersebut telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 9 UU No. 31 Th, 1999 jo.UU No. 20 Th. 2001 jo. Pasal 55 ayat 1  ke 1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Lebih lanjut dalam dakwaan subsider, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Mujoko, SH didampingi Jaksa Ade Nandar,s, atas nama Kejari Kabupaten Malinau mendakwa Jhony Laing dengan pasal  3 jo pasal 18 UU No. 31 Th. 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jo pasal 64 ayat 1 KUHP.” Ujar salah satu tokoh masyarkat yang enggan insialnya disebutkan.

“Namun  tragisnya  hasil akhir persidangan JLI kasus korupsi  yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Malinau ini adalah nyatakan vonis bebas untuk terdakwa   (JLI)  Drs. Jhony Laing Impang. M,si. Berdasarkan putusan (PN)  Malinau terhadap perkara Korupsi Dana ASKES DPRD Kabupaten Malinau, maka JPU pada Kejari Malinau melakukan upaya kasasi atas putusan (PN) Malinau ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Malinau  vonis bebas terhadap terdakwa   Drs. (JLI)  Jhony Laing Impang. M,si. Ini sangat mencengangkan dan mengagetkan public khususnya masyarakat Kabupaten Malinau. Beberapa kalangan masyarakat serta aktivis LSM Kabupaten Malinau menyikapi dan mempertanyakan kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPRD Kabupaten Malinau  periode 1999-2004 itu!. “Jelas-jelas JLI terbukti bersalah dan telah melakukan tindak pidana korupsi serta mempunyai bukti secara sah merugikan uang negara dengan jalan memperkaya diri sendiri bisa di Vonis Bebas. Oleh PN Kabupaten Malinau. Ada  apa dibalik ini semua?  Timbul pertanyaan publik serta menuding adanya dugaan  Mafia Peradilan Sidang JLI di Pengadilan Negeri (PN) Malinau tersebut.

Kasus Korupsi dana ASKES DPRD Malinau mejelaskan bahwa dengan upaya kasasi JPU pada Kejari Malinau ke Mahkamah Agung RI maka sebenarnya status (JLI)  artinya 100%  masih sebagai terdakwa dalam kabuktisus Korupsi.” sebut  tokoh masyarakat yang juga sebagai aktivis LSM Malinau.

Berdasarkan  tanggapan tokoh masyarakat, LSM, Ormas kepada SKPK Kaltim.”Jabatan yang bersangkutan (JLI) sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malinau saat ini, perlu ditinjau kembali bila perlu di non job. Hal ini mengingat jabatan yang diemban adalah jabatan publik atau pejabat Negara yang kemudian fungsingnya sebagai wakil rakyat yang tupoksinya  sebagai sosial kontrol berdasarkan Undang-undang serta Legislator terhadap Exsecutive dan yang paling dikhawatirkan adalah mengulangi perbuatannya untuk melakukan korupsi.

Ada dugaan Vonis Bebas (JLI) kemungkin ujung  dari kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Malinau H. Fredi Ashari Siregar, SH. M.Hum di ruang kerjanya ketika JLI  masih menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau tepatnya akhir Desember pada tanggal  (23/12/2008) Dua tahun yang lalu. Saat  itu JLI sudah menyandang predikat terdakwa. terdakwa Kasus Korupsi Dana Askes DPRD Kabupaten Malinau dengan membagi-bagikan uang kepada 20 anggota DPRD Kabupaten Malinau Periode 1999-2004, berupa pengadaan jasa ASKES senilai Rp. 418.442.700. * tim

 

Rambah Hutan Secara Besara-besaran Di Kab. Malinau

“Berkedok” Modal izin IPK  Abaikan KepMenPAN No.KEP/118/M.PAN/8/2004

Tentang  Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah. (Baik, Bersi, Bebas KKN) “Di Kangkangi

Gerald A Siloy

Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas (KKN) Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme.  Serta bila mana pengaduan masyarakat mengandung kebenaran maka dapat dipergunakan sebagai bahan masukan  serta dapat meningkatan kapasitas aparatur Negara dalam melaksanakan tugas – tugas umum pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat .  Oleh sebab itu ditetapkanlah KEPMENPAN Kepetusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.  Tentang pedoaman umum penangan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para Pemimpin, Instansi  pemerintah baik pusat maupun didaerah.

Berdasarkan  informasi masyarakat itu pula, Kabupaten Malinau  yang dikenal dengan  Motonya  Kabupaten Konserpasi  sepertinya hanya jargon belaka, Pasalnya  perambahan hutan atau   penebangan secara besar-besaran  di Kawasan Hutan Lindung  kedok Izin Pemanfaan Kayu/IPK oleh Bupati Malinau Pada Rencana Lahan Pemukiman 400 Ha Dio Desa Sesua  Kecamatan Malinau Barat di jaman IPK berapa waktu lalu kini tinggal kenangan. Ungkapan itu disampaikan salah satu tokoh masyarakat Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau beberapa waktu lalu kepada LSM dan Media lokal yang dikirimkan ke Redaksi Mapikor Indonesia. ”Bermodalkan Izin IPK penggusuran lahan Pemukiman  CV BAROKAH JAYA dengan leluasa melakukan penebangan Kayu dengan radius 400Ha di lokasi – lokasi Gunung Batu Emas  dan, Gunung Mandaros yang merupakan hutan lindung . Hingga  berdampak pada ekosistem yang ada. Air  bersih yang jadi topangan hidup masyarakat sekitar Gunung Mandaros tercemar hingga saat ini. Kami sangat kecawa  kecewa  dengan adanya kegiatan Perusahaan  CV BAROKAH JAYA  di hutan lindung  itu berapa tahun silam.  Hutan lindung itu sebenarnya wajib dilestarikan karena sumber mata air yang juga di harapakan Masyarakat Desa Sesua selama ini.”Ucap Warga Sesua Tersebut (Enggan disebutkan inisialnya).

Berdasarkan  informasi serta hasil investigasi Time Investigator Mapikor  Indonesia Di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Lahan pemukiman  yang  disepakati antar masyarakat Desa Sesua dengan Masyarakat Baliku yang di fasilitasi pemerintah  Pemda Malinau  maka ditetapkan lokasinya  tepatnya Km 6 red Km 10, Sebagai Konpensasi pihak CV BAROKAH  JAYA  diberi   rekomendasi  alias Izin IPK Penggusuran Lahan   Pemukiman  yang dikeluarkan oleh Bupati Malinau Marthin Billa dan di sahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaliman Timur  maka terbitlah izinnya dengan nomor. 522.21/278/KPTS/DKP-II/XI/2006  tertanggal 27 November 2006.

Akan tetapi pada prakteknya CV. BAROKAH JAYA melakukan penebangan kayu diluar lokasi lahan penggusuran  pemukiman yang disepakati sebanyak 2000 m3  dengan berbagai jenis kayu komersial seperti Meranti, Kapur, Keruing serta kayu Rimba Campuran.  tebangan jenis tebangan dan telah  mengeluarkan kayu dari Perijinan yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim tersebut dianggap telah melampaui kewenangan Menteri Kehutanan RI.  Dan di duga melanggar ketentuan (PP) Peraturan pemerintah Nomor 34 tahun2002 pasal 29 dan 25 ,Pemanfaatan dan Pungutan Hasil Hutan kayu pada Hutan Alam yang lokasinya  terlebih dahulu di tetapkan oleh Menteri Kehutanan.  Namun sayang ketika hal ini coba dikonfirmasi Mapikor Indonesia Kadis Kehutan Ir G. Silloy  selalu dengan jawaban menunggu arahan dari Sang Bupati.

Hal Ihwal Kadis Kehutanan Kabupaten Malinau Ir. Gerald A. Siloy . Msc, bukan rahasia lagi bagi masyarakat di Kabupaten Malinau, bahwasa-nya Kadis Kehutanan yang satu ini adalah orang kepercayaan Bupati Marthin Billa. Kononnya Ir. Gerald A. Siloy . Msc ditugaskan untuk mengurus masalah kehutanan baik ditingkat daerah maupun pusat termasuk dengan aparat penegak hukum di Jakarta bila ada sesuatu hal yang berbenturan dengan hukum. khabarnya sang kadis banyak mempunyai kerabat/keluarga di Mahkamah Agung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Depertemen Kehutanan maka, tak heran aktifitasnya selalu keluar daerah berangkat wira- wiri Malinau red Jakarta bahkan keluar negeri dengan dalih tugas luar yang tak jelas manfaatnya!. Yang menjadi pertanyaan darimana dana biaya perjalan dinas itu diambail?, apakah memakai dana APBD atau menguras kocek pribadi sang Bupati dan apakah Ir. Gerald A. Siloy . Msc tergolong (Markus ) Makelar Kasus  seperti yang selalu dihebohkan Di Jakarta selama ini. *s.al & tim

 

Dugaan Mark-Up APBD 2003 DPRD Kotabaru
Telan Uang Negara Rp 2.6 Miliar

>> Cuma Seret Ketua Dewan
>> 39 Anggota Dewan Lainnya Cari Selamat

Dugaan mark-up APBD Tahun 2003 oleh DPRD Kota Baru, Kalimantan Selatan baru disidangkan 4 Agustus 2005 silam dengan terdakwa 4 Pimpinan DPRD Kotabaru periode 1999-2004 yakni H Iwan Mahmud, H.A Syairani Yusran BA, Ir Sikun MSi, dan Drs Usman Pahero MPd,MM. Namun sayangnya hingga kini Hakim Pengadilan Negeri Samarinda hanya bisa menjebloskan Ketua DPRD Kotabaru, H Iwan Mahmud . Sementara 3 pimpinan dewan lainnya bebas berkeliaran dan 36 anggota dewan lainnya cari selamat.
Sedikitnya Rp 2.6 miliar keuangan Negara dirugikan oleh ulah korupsi massal  anggota dewan Kotabaru, Kalimantan Selatan ini.  Sementara itu ada beberapa anggota dewan yang korup tersebut masuk kembali dalam jajaran anggota dewan periode kali ini. Bahkan sebagian anggota dewan ada yang menyewa pengacara untuk membela hasil korupsi mereka  dan ada pula yang menyusup ke Kejaksaan Tinggi Samarinda untuk membeli keadilan hukum.
Jajaran kejaksaan maupun korps kehakiman di Samarinda, Kalimantan Selatan oleh masyarakat diminta untuk serius menuntaskan dugaan Mark-Up APBD Tahun 2003 oleh 40 anggota DPRD Kotabaru tersebut. Karena terkesan proses peradilannya berlarut-larut dan nyaris tanpa kepastian hukum. Bahkan Majelis Hakim selama persidangan kerap menunjukkan keberpihakannnya kepada para koruptor tersebut. Situasi ini sangat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memulihkan citra penegakan hukum di republik ini.
Sehingga sekarang, baru Ketua Dewan H Iwan Mahmud yang berhasil dijebloskan ke penjara.  Sedangkan 39 anggota DPRD lainnya berkeliaran dan ada yang bisa menghimpun dana triliunan rupiah  dari luar negeri untuk perusahaan  Batubara-nya yang memasok untuk Perusahaan Listrik Negara.
Masyarakat serta para tokoh masyarakat Kotabaru, Kalimantan Selatan pun meminta Komisi Yudisial dan Jaksa Agung Muda Pengawasan  untuk merevisi kembali para anggotanya dalam mengungkap dugaan mark-up APBD Kotabaru tahun 2003 yang justru terkesan kuat memihak kepada para koruptor.  Apalagi diluar masih ada 39 anggota dewan Kotabaru yang turut menikmati uang korupsi tersebut.
Antara lain (selain 4 pimpinan dewan dan 2 anggota dewan yang wafat, red) ; Abdul Wahab Akad, M Said Mustafa, Drs Bahruddin HS, HS Kamaruddin B, H Amrah Muslimin , Effendi BcKN, A Husaini Suriansyah, Rahmatullah Khalik, M Idham Mansyur, Bahruddin Samad, Umar LN, Drs Drajad HB, Muhammah Husaini, Novianti SE, Arbani Ruslan, Iceng Awal, Rusdi HF, Nahason S Kameng, Lely Rianti Badjuri SH, Masri Abdul gani BA, Drs Mukhni AF, H Tadjuddin Noor, Saladeni, H Burhan Daman, Ngadimin, HM Qasim Mad, Drs HM Arief Hadong,  I Made gatra, J Sibarani, Jamaluddin, Irwan Handy, H Mardjohan, Mariansyah SH, Edy Soeparno dan Drs HA Chairansyah (Sekwan). *tim

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: