Nasional

Gayus: SBY Cuma Mimpi

Terdakwa Gayus Halomoan P Tambunan menuding polisi tidak serius menangani perkaranya dan menyayangkan slogan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya yakin indonesia bisa bersih, namun rupanya Indonesia bersih hanya impian dari Presiden SBY melalui Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan masyarakat kecil saja,” kata terdakwa kasus dugaan korupsi dan rekayasa kasus dalam sidang beragenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/1) [baca: Gayus Tuding Polisi Tak Serius].

Peran mantan Direktur II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Brigadir Jenderal Edmon Ilyas yang memerintah Komisaris Polisi Arafat Enanie, untuk mengubah status Roberto Antonius yang tadinya tersangka menjadi saksi juga disebutkan Gayus dalam  pledoi bertajuk “Indonesia Bersih, Polisi dan Jaksa Risih, Saya Tersisih”.

“Arafat tidak punya kuasa apa-apa atas kasus saya terdahulu, semua di bawah kendali Kabareskrim dan direktur,” ujar Gayus. Selain itu, Gayus juga menyebutkan  peran Edmon Ilyas lainnya terkait penyitaan uang di Bank Central Asia (BCA) Bintaro sebesar Rp 395 juta, sementara saldo hanya Rp 25 juta.

Lebih lanjut Gayus memaparkan, hal itu diketahui semua jaksa penyidik dan jaksa peneliti seperti jaksa Cirus Sinaga, Fadil Regan, Poltak Manulang, Kemal Sofyan, dan Nasran Aziz. Bahkan, cukup jelas dan terang-benderang. “Pemprosesan korupsi di Jampidum (Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum) bukan di Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus), penambahan Pasal 372 KUHP dan tertundanya pembacaan tuntutan sampai tiga minggu,” tutur mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III A tersebut.*tim

 

 

KPK Minta Klarifikasi PSSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta klarifikasi PSSI terkait tiket VVIP pada laga Piala AFF Suzuki 2010 untuk para pejabat negara.

KPK tidak hanya gertak sambal dan akan segera meminta penjelasan dari PSSI. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan “KPK akan meminta informasi dari PSSI. Sedang dikonsep suratnya,” ujarnya di kantornya, Senin (3/1). Johan menegaskan, surat yang sedang dikonsep itu berisi perminta informasi ke petinggi PSSI terkait pemberian tiket kepada sejumlah pejabat Negara.

“KPK akan meminta informasi ke PSSI, soal kebenaran informasi itu. Dari informasi itu akan diketahui adanya indikasi gratifikasi,” tegasnya.

Johan beralasan, setiap pejabat yang mendapat pemberian dari pihak lain harus melaporkannya ke KPK.  Dalam waktu 30 hari kerja, sambungnya, pemberian itu harus dilaporkan ke KPK. “Setelah itu baru ada proses klarifikasi. Nanti bisa dilihat apakah ada delik suap atau tidak,” terangnya.

Wakil Ketua KPK, M Jasin juga mengungkapkan, Direktorat Gratifikasi KPK sudah ditugaskan untuk segera menghubungi PSSI dan mendata tentang tiket serta undangan selama ajang AFF Suzuki Cup 2010. Menurut Jasin, hal itu dilakukan demi transparasi dan mendorong ketaatan para penyelenggara negara dalam melaporkan penerimaan yang bukan bersumber dari gaji.

Lebih lanjut Jasin menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tiket sepakbola bisa digolongkan gratifikasi. “Bahwa tiket dan rabat (discount) termasuk akodomasi dan fasilitas lain, hendaknya segera dilaporkan ke KPK, itu adalah perintah UU,” terangnya.

Pemberian tiket untuk para pejabat itu sebelumnya juga diakui Sekretaris Jendral PSSI, Nugraha Besoes. Alasannya, karena pejabat diundang oleh PSSI. *tim

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: