Home > Uncategorized > Berita Utama

Berita Utama

Rambah Hutan Secara Besara-besaran Di Kab. Malinau

“Berkedok” Modal izin IPK Abaikan KepMenPAN No.KEP/118/M.PAN/8/2004

Tentang  Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah. (Baik, Bersi, Bebas KKN) “Di Kangkangi

Laporan Masyarakat Kab. Malinau – Kalimantan Timur

Gerald A Siloy

Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas (KKN) Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme.  Serta bila mana pengaduan masyarakat mengandung kebenaran maka dapat dipergunakan sebagai bahan masukan  serta dapat meningkatan kapasitas aparatur Negara dalam melaksanakan tugas – tugas umum pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat .  Oleh sebab itu ditetapkanlah KEPMENPAN Kepetusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.  Tentang pedoaman umum penangan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para Pemimpin, Instansi  pemerintah baik pusat maupun didaerah.

Berdasarkan  informasi masyarakat itu pula, Kabupaten Malinau  yang dike n a l d engan  Motonya  Kabupaten Konserpasi  sepertinya hanya jargon belaka, Pasalnya  per am bahan hutan atau  penebangan secara besar-besaran  di Kawasan Hutan Lindung  kedok Izin Pemanfaan Kayu/IPK oleh Bupati Malinau Pada Rencana Lahan Pemukiman 400 Ha Dio Desa Sesua  Kecamatan Malinau Barat di jaman IPK berapa waktu l a lu kini tinggal kenangan. Ungkapan itu disampaikan salah satu tokoh masyarakat Desa Se sua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau beberapa waktu lalu kepada LSM dan Media lokal yang dikirimkan ke Redaksi Mapikor Indonesia. ”Bermodalkan Izin IPK penggusuran lahan Pemukiman  CV BAROKAH JAYA dengan leluasa melakukan penebangan Kayu dengan radius 400Ha di lokasi – lokasi Gunung Batu Emas  dan, Gunung Mandaros yang merupakan hutan lindung . Hingga  berdampak pada ekosistem yang ada. Air  bersih yang jadi topangan hidup masyarakat sekitar Gunung Mandaros tercemar hingga saat ini. Kami sangat kecawa  kecewa  dengan adanya kegiatan Perusahaan  CV BAROKAH JAYA  di hutan lindung  itu berapa tahun silam.  Hutan lindung itu sebenarnya wajib dilestarikan karena sumber mata air yang juga di harapakan Masyarakat Desa Sesua selama ini.”Ucap Warga Sesua Tersebut (Enggan disebutkan inisialnya). 

Berdasarkan  informasi serta hasil investigasi Time Investigator Mapikor  Indonesia Di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Lahan pemukiman  yang  disepakati antar masyarakat Desa Sesua dengan Masyarakat Baliku yang di fasilitasi pemerintah  Pemda Malinau  maka ditetapkan lokasinya  tepatnya Km 6 red Km 10, Sebagai Konpensasi pihak CV BAROKAH  JAYA  diberi   rekomendasi  alias Izin IPK Penggusuran Lahan   Pemukiman  yang dikeluarkan oleh Bupati Malinau Marthin Billa dan di sahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaliman Timur  maka terbitlah izinnya dengan nomor. 522.21/278/KPTS/DKP-II/XI/2006  tertanggal 27 November 2006.

Akan tetapi pada prakteknya CV. BAROKAH JAYA melakukan penebangan kayu diluar lokasi lahan penggusuran  pemukiman yang disepakati sebanyak 2000 m3  dengan berbagai jenis kayu komersial seperti Meranti, Kapur, Keruing serta kayu Rimba Campuran.  tebangan jenis tebangan dan telah  mengeluarkan kayu dari Perijinan yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim tersebut dianggap telah melampaui kewenangan Menteri Kehutanan RI.  Dan di duga melanggar ketentuan (PP) Peraturan pemerintah Nomor 34 tahun2002 pasal 29 dan 25 ,Pemanfaatan dan Pungutan Hasil Hutan kayu pada Hutan Alam yang lokasinya  terlebih dahulu di tetapkan oleh Menteri Kehutanan.  Namun sayang ketika hal ini coba dikonfirmasi Mapikor Indonesia Kadis Kehutan Ir G. Silloy  selalu dengan jawaban menunggu arahan dari Sang Bupati.

Hal Ihwal Kadis Kehutanan Kabupaten Malinau Ir. Gerald A. Siloy . Msc, bukan rahasia lagi bagi masyarakat di Kabupaten Malinau, bahwasa-nya Kadis Kehutanan yang satu ini adalah orang kepercayaan Bupati Marthin Billa. Kononnya Ir. Gerald A. Siloy . Msc ditugaskan untuk mengurus masalah kehutanan baik ditingkat daerah maupun pusat termasuk dengan aparat penegak hukum di Jakarta bila ada sesuatu hal yang berbenturan dengan hukum. khabarnya sang kadis banyak mempunyai kerabat/keluarga di Mahkamah Agung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Depertemen Kehutanan maka, tak heran aktifitasnya selalu keluar daerah berangkat wira- wiri Malinau red Jakarta bahkan keluar negeri dengan dalih tugas luar yang tak jelas manfaatnya!. Yang menjadi pertanyaan darimana dana biaya perjalan dinas itu diambail?, apakah memakai dana APBD atau menguras kocek pribadi sang Bupati dan apakah Ir. Gerald A. Siloy . Msc tergolong (Markus ) Makelar Kasus  seperti yang selalu dihebohkan Di Jakarta selama ini. *s.al & tim

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: