Home > Uncategorized > Korupsi

Korupsi

KORUPSI MAKIN MENGHANTUI ANGGARAN DIKURANGI

ist

Sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) enam tahun lalu, wacana pemberantasan korupsi berada di garda depan. Hampir setiap tahun, bangsa kita dan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia memperingati hariantikorupsi sedunia yang diperingati setiap9 Desember. Hampir setiap tahun Presiden SBY selalu memberikan penegasan ulang tentang pemberantasan korupsi. Pada 9 Desember 2009 lalu, Presiden SBY dengan lantang dan gagah berani menyatakan dirinya akan terus berjuang di garis paling depan memimpin negeri bersama semua elemen pemberantasan korupsi. ““Saya sendiri yang akan memimpin jihad melawan korupsi,” kata presiden waktu itu.

Tak hanya bangga atas sikap tegas pemimpinnya, rakyat Indonesia masih mengingat ucapan Presiden yang saat itu begitu menggentarkan jiwa. “Ini bukan sekedar menyelamatkan uang rakyat. Kita ingin ada upaya membangun kesadaran baru bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat,”kata presiden

Beberapa pekan lalu, janji dan ketegasan yang sama kembali didengungkan Presiden. Hanya pada peringatan serupa kali itu, Presiden SBY lebih menegaskan ‘bukti’ komitmennya akan pemberantasan korupsi.

Dengan bangga Presiden SBY mengungkapkan dirinya telah mengeluarkan ijin pemeriksaan terhadap 155 pejabat yang diduga tersangkut masalah korupsi. “Ini di luar pejabat yang diproses KPK,” kata presiden saat itu.

Komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi tentu saja harus dibarengi dengan langkah konkrit dengan memberikan dukungan kepada intitusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi serta penegakan hukum.

Tapi fakta yang tertera pada APBN 2011 membuat terperanjat. Bagaimana mungkin, pemerintahan yang dipimpin seorang presiden antikorupsi bisa mengurangi anggaran berkaitan dengan penindakan kejahatan, terutama korupsi.

Tahun ini anggaran pemberantasan korupsi untuk Kejaksaan tercatat Rp 154,1 miliar. Padahal angka itu pada 2010 lalu besarnya mencapai angka Rp178,3 miliar. Untuk Kepolisian, dana anggaran penindakan 2011 dipatok begitu kecil, hanya Rp1,4 miliar. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan anggaran pembangunan kantor polisi maupun rumah dinas yang mencapai Rp143 miliar.

Lembaga supremasi hukum tertinggi, MA, masih beruntung mendapatkan anggaran penindakan korupsi Rp215 miliar, tertinggi dibanding yang lain. Sementara lembaga yang hingga kini diharapkan rakyat akan berperan besar di garda depan pemberantasan korupsi, KPK, tahun ini hanya dijatah Rp19,2 miliar, dari sebelumnya Rp26,3 miliar.

Dengan turunnya anggaran bisa dipastikan kekecewaan rakyat akan lebih besar  terjadi mengingat kinerja Kejaksaan-Kepolisian-MA dan KPK pada tahun lalu dengan anggaran yang lebih besar daripada tahun ini.  Semua lembaga itu akan punya alasan rasional untuk anjloknya kinerja mereka, dengan berdalih kurangnya dana yang dikucurkan pemerintah.

Semua itu aneh. Melihat IPK Indonesia pada 2009 di posisi 2,8, 2010 pun sama, meski ada perubahan peringkat dari 111 dari 178 negara yang disurvei tahun lalu, menjadi 110 tahun ini. Membuktikan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia tercatat masih belum menunjukkan kemajuan.

Bahkan lembaga peninjau di garda depan kampanye antikorupsi dunia, Tranparency International, menganggap tidak ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan turunnya jumlah anggaran pada APBN 2011 ini, mampukah intitusi pemberantasan korupsi dapat meningkatkan kinerjanya. Itulah yang harus dipertanyakan kepada pemerintah yang mengusulkan anggaran serta DPR yang mensahkannya. Bila ada persekongkolan dengan sengaja untuk memkerdilkan  upaya antikorupsi, tentu saja cara itu tak bisa dikatakan beradab lagi dan bangsa ini akan semakin terpuruk akibat ulah para koruptor. * bro

 

Pemerintah diminta menindaklanjuti kasus mafia pajak dan hukum.

Adnan Buyung Nasution

Dalam pembacaan duplik atau tanggapan atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ketua Tim Penasehat Hukum Gayus Tambunan, Adnan Buyung Nasution meminta pemerintah menindaklanjuti kasus mafia pajak dan hukum.

“Dengan adanya kasus Gayus, kami meminta kepada pemerintah, khususnya penyidik KPK agar melanjutkan kasus mafia pajak dan hukum secara menyeluruh,” kata Adnan Buyung dalam sidang dengan agenda duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/1).

Dalam dupliknya, Gayus selalu kembali lagi ke sel tahanannya setelah beberapa kali ke luar negeri. Meski terdakwa bukan orang baik, tapi juga bukan penjahat. Gayus berniat membantu untuk membongkar kasus mafia pajak dan hukum di Indonesia.

Penasihat hukum Gayus juga menolak jika dalam pleidoi atau pembelaan dianggap JPU sebagai pengkerdilan kasus. Pasalnya, Gayus malah mengungkap nama-nama dan perusahaan besar dalam kasusnya.

Tim penasihat hukum Gayus juga mempertanyakan kenapa asal usul uang Rp 28 miliar dalam rekening Gayus malah tidak diselidiki. Selain itu, mereka berpendapat terdapat mata rantai yang terputus karena hanya Arafat Enanie dan Sri Sumartini yang divonis bersalah. Sedangkan atasan-atasannya tidak dinyatakan bersalah, seperti Raja Erizman dan Edmon Ilyas.

“Kan keputusan tidak mungkin diambil bawahan, pasti atasannya juga menyetujui dan mengambil keputusan tersebut,” tambah Adnan.

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: