Home > Uncategorized > Kontroversi

Kontroversi

PemiluKada Waropen TIDAK JELAS!

SK Mendagri  Pengangkatan Bupati Waropen Papua Akan Dibatalkan

Biar Mulus&Menang Sogok Sana-Sini

Oknum Hakim MK&Depdagri “TERIMA SUAP”

Indikasi Kuat Kapolres pun “BERMAIN”

Pelantikan Bupati Illegal

Luar biasa, pemilihan umum kepala daerah (PemiluKada) diKabupaten Waropen, Papua hingga saat ini menjadi konflik berkepanjangan. Dugaan adanya rekayasa sangat kuat, ini terbukti dengan berbagai temuan dan laporan masyarakat. Demi lancarnya prosesi tersebut, uang milliaran rupiah disebar begitu saja. Alhasil, beberapa oknum baik lemabaga yang konon paling bersih (MK) kecipratan jatah alias upeti, belum lagi diDepartemen Dalam Negeri yang menjadi sentra para Kepala Daerah atau Abdi Negara ini juga kebagian jatah reman tersebut. Berkas-berkas yang terkait PemiluKada Waropen pun “REKAYASA” belaka. Semua berjalan karena ada uang, dan nilainya pun  sangat FANTASTIS. Belum lagi diwilayah Waropen sendiri, ada dugaan Kapolres pun ikut-ikutan bermain diranah politik. Uangnya Besar Bos! Lalu bagaimana kelanjutannya? Kolaborasi yang sangat luar biasa dengan dukungan uang sangat luarbiasa pula.

Laporan Dari Tim Khusus Invstigator Mapikor Indonesia

Perjalanan kisruh Pemilikada Kabupaten Waropen Provinsi Papua sejak 29 Mei 2010 nampaknya akan berkepanjangan, kisruh yang berawal dari kekeliruan survey tingkat electabilitas/favorit yang dilakukan DPP Partai Golkar, sehingga mengakibatkan incumbent Drs.Ones J Ramandey tingkat electabilitasnya dijatuhkan diurutan 2 dibawah Drs.Yesaya Buinai (Kepala BKD Prov.Papua) juga konon sarat dengan rekayasa kepentingan DPD Provinsi Papua untuk menggoalkan Yesaya Bonai yang konon masih saudara dari Gubernur Papua Barnabas Suebu.

Padahal jelas-jelas ada 3 Kecamatan dari 9 Kecamatan dalam survey adalah tidak termasuk wilayah Administratif  Kabupaten Waropen akan tetapi 3 Kecamatan tersebut menjadi wilayah Administratif  Kabupaten Mamberamo Raya, dan konon sesuai bukti di 3 kecamatan itulah nama Yohanis Bonai didongkrak, kesalahan lokasi survey ini sudah diklarifikasi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HR. Agung Laksono dengan keluarnya Instruksi Survey Ulang, namun baik Korwil Maluku-Papua DPP Partai Golkar DPD Partai Golkar Prov. Papua tidak melaksanakan survey ulang tersebut malah keluar pemberhentian sepihak kepada Ones Ramandey sebagai Ketua DPD Partai Golkar Waropen yang dikeluarkan oleh DPD partai Golkar Prov. Papua. “ Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, dan menjaga citra Partai Golkar maka harus sesuai dengan prosedural yang berlaku, untuk itulah perlunya melakukan survey ulang. Hal ini mengingat kesalahan yang konstruktif, “ jelas HR. Agung Laksono.

Dengan hilangnya dukungan dari Partai Golkar tetap tidak menggoyahkan posisi Ones sebagai kandidat Bupati yang berpasangan dengan Zeth Tanati, karena Ones masih mengantongi dukungan 15% dari PAN, PPRN, PKB dan PBB.  Namun lagi-lagi kontalasi untuk menyingkirkan Ones dilakukan, kali ini Mekalina Wonatorai Ketua KPUD Waropen dengan 4 anggota lainnya melakukan manuver untuk mencoret nama Ones-Zeth sebagai kandidat dan hal itu terbukti dengan hasil pleno penetapan calon yang tidak menyertakan Ones-Zeth sebagai kandidat.

Tentu saja hal ini membuat berang kubu dan para pendukung Ones-Zeth yang konon sudah mengantongi dukungan 62% dari masyarakat Waropen hal tersebut berujung penangkapan para pendukung Ones dalam aksi damai oleh Kapolres Waropen AKBP Drs. Son Hadji.

Ketidakpuasan Ones dan para pendukungannya terhadap hasil pleno penetapan KPUD Waropen yang dilakukan oleh Mekalina Wonatorai cs tersebut diteruskan melalui gugatan  yang disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Sejalan dengan persidangan PTUN Jayapura menemukan fakta-fakta rekayasa yang dilakukan oleh KPUD Waropen sehingga PTUN Jayapura menerbitkan penetapan No.27/PEN/2010/PTUN.JPR tentang penundaan tahapan Pemilukada Kab.Waropen namun penetapan tersebut tidak digubris dan KPUD Waropen tetap melakukan tahapan.

Putusan PTUN Jayapura No 27/G/2010/PTUN.JPR memutuskan Ones-Zeth untuk disertakan sebagai peserta PemiluKada Waropen karena kekurangan prosentase dukungan, Dualisme dukungan PAN dan PPRN terhadap Ones tidak dapat dibuktikan diperkuat dengan surat dukungan PAN yang ditandatangani Hatta Rajasa selaku Ketua Umum, serta diperkuat oleh Surat KPU RI No.47/KPU/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010 dan surat KPUD Prov. Papua dengan No.211/SET-KPU/VII/2010 kedua surat tersebut menginstruksikan agar KPUD Waropen segera mengambil langkah-langkah melanjutkan tahapan PemiluKada ulang dengan mengakomodir pasangan Ones-Zeth sebagai peserta No. Urut 7.

Namun langkah hukum dan instruksi KPU dan KPU Prov Papua tersebut tetap tidak diindahkan oleh KPUD Waropen sehingga KPU RI dan KPU Prov.Papua melalui sidang Dewan Kehormatan pada tanggal 21 Agustus 2010 memberhentikan Mekalina Wonatorai dan 4 anggota KPUD Waropen lainnya sekaligus mengangkat dan melantik Christison Mbaubedari sebagai Ketua KPUD Waropen yang baru bersama 4 anggota baru lainnya serta menjadwal ulang PemiluKada Waropen 30 hari terhitung tanggal pelantikan.

Rupanya pemberhentian tersebut tidak juga diindahkan oleh Mekalina beserta 4 rekan lainnya didukung oleh Kapolres Waropen AKBP.Son Hadji tetap melaksanakan Pemungutan suara pada 25 Agustus 2010 yang dikuti 6 pasangan Cabup-Cawabup, Kapolres Waropen nampaknya menjadi mesin penggerak PemiluKada tersebut dengan cara mengerahkan kekuatan personal Polres Waropen memaksa penduuk agar melakukan pemungutan suara pada tanggal 25 Agustus tersebut.

Sudah dapat ditebak dengan tidak disertkannya Ones-Zeth sebagai peserta sangat memuluskan konspirasi menaikkan Yesaya Buinai sebagai Bupati sesuai dengan rencana konstalasi, rupanya konstalasi tersebut tidak dapat diterima oleh 5 pasangan peserta PemiluKada lainnya sehingga berujung gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yang sangat mengagetkan adalah MK menerima gugatan PemiluKada yang dilaksanakan oleh KPUD Waropen Bodong alias Ilegal tersebut malah lebih tragis dan membingungkan pencari keadilan di Republik ini adalah dengan mengeluarkan Keputusan kontroversial No.181/PHPU.D-VIII/2010 dengan men”Syah”kan PemiluKada Waropen Tanggal 25 Agustus 2010 yang dilaksanakan oleh KPUD Ilegal, tanpa mengindahkan produk Hukum syah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum lainnya termasuk penetapan eksekusi No. 367/G/2010/PTUN. JPR  penetapan No. 04/Pen. K/EKSEKUSI/2010/PTUN JPR.

Keputusan MK tersebut menciptakan konflik antar Lembaga, Mahkamah Agung selaku atasan langsung PTUN tentunya berang dan konon beberapa Hakim Agung di MA menganggap putusan tersebut adalah pelecehan terhadap MA yg dilakukan oleh MK. Aroma “Uang Pelicin” yang konon jumlahnya mencapai milliar rupiah diduga menjadi pemicu maka lembaga peradilan yang sudah memproklamirkan Lembaga Paling Bersih tersebut dipertanyakan, Refly Harun salah satu lawyer senior melaporkan oknum Hakim MK yang diindikasikan mendapat “sogokan” tersebut kepada Dewan Kehormatan malah rekaman CCTV penyerahan uang kepada oknum hakim tersebut telah beredar dilingkungan MK.

Konstalasi inipun melibatkan oknum Depdagri yang dituding meloloskan pengesahan hasil PemiluKada Waropen yangdibuat oleh KPUD Ilegal dengan dukungan 3 oknum anggota DPRD Waropen yang merekayasa surat megatasnamakan DPRD Waropen serta dukungan Kapolres Waropen yang sudah sangat masuk dalam ranah Politik Praktis tidak lagi bertindak sebagai pengayom yang netral, Ketua DPRD Waropen Hugo Tebai S.Ti dan 12 Angota DPRD Waropen dari 20 Anggota Waropen tidak mengakui adanya surat tersebut.

Langkah selanjutnya Mahkamah Agung akan mengekuarkan fatwa penguatan terhadap eksekusi yang dikeluarkan PTUN Jayapura karena dinggap sudah mengikat serta pada tanggal 1 Desember 2010 akan digelar proses Hukum di PTUN Jakarta untuk mencabut kembali SK Mendagri No.131.91-832 Tahun 2010 Tanggal 25 Oktober 2010 tentang pengangkatan Yesaya Buinai sebagai Bupati Waropen, maka dengan demikian pencabutan SK dan pemberhentian Yesaya Buinai hanya tinggal hitungan minggu. * tim

Kemendagri “PELIHARA”Mafia Jabatan

Jangan Korbankan Rakyat Demi Ambisi “BUSUK

Kurang lebih 50 orang yang tergabung di dalam Solidaritas Masyarakat dan Mahasiswa Waropen se-Jabotabek menggelar aksi massa di halaman depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keinginan mereka  adalah membumi hanguskan para mafia jabatan di Kemendagri.

Keinginan kuat masyarakat dan mahasiswa Waropen yang ada diwilayah Jabodetabek setelah dikeluarkannya SK Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 13291-833 Tahun 2010 tentang Penetapan Bupati Kabupaten Waropen periode 2010-2015. “SK Menteri harus dibatalkan,” kata Kaiba, selaku koordinator aksi beberapa waktu lalu.

“Pemilukada Kabupaten Waropen, Papua, harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Dengan demikian, kami menuntut agar Pemilukada Kabupaten Waropen diulang agar mendapatkan hasil sesuai dengan prosedur, “ tegasnya.

Kaiba menambahkan bahwa, “ Jalannya proses pemilukada Waropen pada 25 Agustus 2010 lalu, adalah illegal. Pasalnya, sejak SK (Surat Keputusan) KPU Provinsi Papua tentang pemberhentian diterbitkan, Melina KK Wanatore (Ketua KPU Waropen lama) dan kawan-kawan tidak memiliki legalitas untuk bertindak atas nama KPU Waropen, “.

Sedangkan  pada saat sidang beberapa waktu lalu, bahwa panel Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Umum Kepala Daerah Nasional, I Gusti Putu Artha, mengatakan SK tersebut berkonsekuensi kepada pemungutan dan penghitungan suara yang telah dilakukan adalah tidak sah di mata hukum.

Selain  itu KPUD Waropen di bawah kepemimpinan Melina telah melanggar beberapa ketentuan penyelenggaraan Pemilukada, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 2 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i; Pasal 3 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (1); serta Peraturan KPU Nomor 31 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *tim

Ahmad Hidayat Mus

Memerintah Diktator ala ‘Idi Amin’ & ‘Semau Gue’

>>Perubahan APBD 2008 Kab. Kepulauan Sula di “Mark-Up” Bupati

Mad Mus

Sejak H. Ahmad Hidayat Muz, SE menjabat selaku Bupati Kepulauan Sula (15 September 2005 – Desember 2008, red),   penyelenggaraan pemerintahan  dibawah kepemimpinannya  banyak sekali melakukan kesalahan dan kekeliruan. Dan kerap  bertentangan dengan Undang-Undang serta  Peraturan Pemerintah Pemda  Kabupaten Kepulauan Sula. Boleh dibilang bahwa lebih tiga tahun memimpin, Bupati Kep.Sula memerintah dengan cara diktator ala ‘Idi Amin’ juga terkesan ‘semau gue’ sehingga memiliki kencenderungan  tidak objektif dalam penyelenggaraan tugas pemerin tahannya dalam melayani masyarakat.  Bagaimana tidak? Bupati sendiri dalam kinerjanya saja hanya 4 hari di kantor Bupati Kabupaten Sula, selebihnya Bupati  berada di Jakarta.

Mengingat Undang-Undang  tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme  tapi malah justru di Kabupaten Kepulauan Sula bukan pembangunan yang maju, tapi korupsi, kolusi dan nepotisme yang maju di Kabupaten Kepulauan Sula.

Oleh karenanya sejumlah perwakilan dari lima fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Partai PKS, Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi, Partai Golkar dan Partai PDIP, red) bertandang ke sejumlah instansi pemerintah yang berkompeten terhadap adanya penyalahgunaan keuangan Negara serta tindak kriminal penggelapan berbagai proyek fiktif, antara lain seperti penyelewengan dana CPNSD 2002 dimana disana terdapat  fakta Bupati menyalahgunakan  APBD 2005  sebesar 1.2 miliar rupiah,  begitu pula beberapa proyek infrastruktur fiktif  lewat campur tangan Bupati, penggelapan dana insentif peningkatan  Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang  terindikasi kuat   masuk kantong pribadi Bupati sebesar Rp 2.3 miliar,  serta illegal logging yang sudah berlangsung bertahun-tahun oleh Bupati dan kroni-kroninya. Sehingga semua itu menyebabkan pembangunan macet di  Kabupaten Kepulauan Sula karena  begitu besar uang yang dikorupsi oleh Bupati, hancurnya semua proyek dari Tahun 2006, 2007 dan 2008 lantaran tidak terselesaikan.

Bahkan berdasarkan hasil audit BPK  di kantor Bupati ditemukan korupsi hampir Rp.8 miliar,   termasuk  hasil audit BPK Ternate yang sampai hari ini telah mencapai Rp.100 Miliar lebih. Belum lagi kuatnya persekongkolan antara Ketua DPRD Kab.Kepulauan Sula dengan Bupati H. Ahmad Hidayat Muz, SE dimana puncaknya keluarnya  keputusan DPRD dengan Nomor 172.3/09/DPRD-KS2008 tentang  Persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Perda  Perubahan APBD 2008.

Perubahan APBD 2008 tersebut menjadi polemik lantaran tidak obyektif, tidak relevan dan tidak rasional.  Karena dari APBD  yang sebelumnya Rp 361 Miliar kemudian membengkak  Rp 70 Miliar menjadi  Rp 431 Miliar.  Maka pada paripurna APBD Perubahan (24 November 2008, red)   beberapa  fraksi menolak keputusan DPRD Kab. Sula  menyetujui APBD Perubahan 2008.

Untuk selanjutnya beberapa fraksi DPRD Kab.Kepualauan Sula mengirim surat ke Gubernur Maluku Utara Nomor 6/SSDPRD/KS2008  tertanggal 25 November 2008 mendesak Gubernur untuk melihat dan mengevaluasi kembali keputusan DPRD tentang APBD perubahan itu.

Kemudian  mengusulkan kepada Gubernur untuk membatalkan keputusan DPRD  tersebut.  Dan meminta Gubernur membentuk tim untuk mengadakan audit dan investigasi tentang pengelolaan keuangan daerah di seluruh satuan kerja Kabupaten Kepulauan Sula. Sekaligus minta kepada Bapak Thayeb Harmayn selaku Guberner Maluku Utara agar semua kasus-kasus yang merupakan pelanggaran-pelanggaran pidana korupsi segera dituntaskan.

Karena sampai hari ini  Bupati Kepulauan Sula masih terus melakukan kejahatan-kejahatan korupsi-korupsi, tapi tidak pernah tersentuh oleh hukum. Sehingga memicu  kemarahan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula.  Dikhawatirkan apabila masalah ini tidak dituntaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka akan  terjadi lautan api di Kabupaten Kepulauan Sula.

Disamping itu sejumlah fraksi di DPRD Kab.Kepulauan Sula pun mendesak jajaran Kapolda Malut mengusut dan menindak kroni-kroni Bupati. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum agar tetap menegakkan supremasi hukum yang ada. Khususnya   dalam kasus CPNSD 2002 dimana disana terdapat  penyalahgunaan APBD 2005 sebesar  Rp 1.2 Miliar, dimana sudah diajukan ke Polda Maluku Utara untuk disidik.

Bahkan dalam proses penyidikan itu pada gelar perkara hari Jumat 12 Juli 2006 itu Bupati Kepulauan Sula sudah ditentukan sebagai tersangka. Namun sampai hari ini bentuk konkrit dari pada kedudukan dari tersangka itu tidak pernah lagi perhatikan.

Sementara pada 5 Desember 2008 saat sejumlah fraksi ke Polda Maluku Utara bertemu  dengan Direskrimnya,  menurut penjelasan Direskrim, bahwa dalam pengajuan berkas perkara ke Kajati Maluku Utara kedudukan H. Ahmad Hidayat Muz,SE Bupati ini sudah berada di posisi saksi dan bukan tersangka lagi. Oleh karenanya sejumlah fraksi mendesak pihak kejaksaan benar-benar menanganinya  secara serius. Bahkan oleh empat fraksi kasus ini pun sudah diajukan ke Kejagung  dan diterima oleh Kapuspenkum Kejagung RI, Jasman Panjaitan.

Beberapa temuan  yang dirasa penting untuk tidak bisa lagi ditolelir sehingga dari empat fraksi  telah mengajukan  data-data penyelewengan anggaran  Bupati H.Ahmad Hidayat Muz, SE itu kepada Bapak Gubernur Malut dan kemudian melanjutkan itu Pusat (Jakarta)  baik KPK maupun Kejagung, selain kepada pihak-pihak yang terkait lainnya.

Aksi KKN yang dilakukan H.Ahmad Hidayat Muz,SE ini sudah berjalan 3 tahun, namun fraksi-fraksi di DPRD Kab.Kepulauan Sula telah  mengumpulkan semua data, fakta dan bukti. Fraksi-fraksi di DPRD Kab.Kepualaun Sula  berharap instansi terkait di  Pusat, baik Kejagung, Mabes Polri, KPK segera menahan H. Ahmad Hidayat Muz, SE Bupati Kabupaten Kepulauan Sula.

Berikut 3 Pernyataan Sikap Dari 5 Pernyataan Sikap Sejumlah Fraksi di DPRD Kab. Kepulauan Sula;

Sikap Dari Fraksi PKS

Beberapa hal yang berkaitan dengan perencanan daerah  Dalam hal ini menyangkut dengan penyelenggaraan dengan Pemerintahan di daerah yaitu Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa PKS sangat berperan aktif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan baik dari segi pembangunan maupun pengelelolaan keuangan di daerah.

PKS melihat   hubungan kerjasama dengan DPRD sejak dari pembahasan anggaran 2006 sampai dengan 2007 dilaksanakan secara mendesak. Dalam pengertian, bahwa  mekanisme dalam hal pembahasan anggaran itu sendiri tidak dilalui, sehingga kita mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol   pelaksanaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan didaerah itu sendiri.

Jadi jelas, dapat kami katakan bahwa dalam hal pembahasan anggaran yang nilainya  ratusan milyar hanya   dilaksanakan dalam waktu 2 sampai 3 hari selesai.   terbukti pada tahun 2008 anggaran perubahan kemarin dalam waktu 2 hari. Sehingga ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami   bahwa pertama kami melihat tidak intransinya panitia eksekutif dalam hal menyampaikan data-data yang ketika kami konfirmasi dengan panitia anggaran eksekutif itu, mereka tidak bisa memberikan jawaban yang jelas dan riil.

Sedangkan yang kedua, kami juga meminta data banding yaitu APBD Induk untuk diberikan kepada kami dalam hal pembahasan anggaran APBD itu tidak diberikan kepada kami. Kemudian mekanisme-mekanisme yang lain tidak dilalui, sehingga dalam hal pembahasan anggaran ini memang jelas dari sisi mekanisme. Saya melihat bahwa bicara tentang anggaran ini mekanisme adalah menyangkut  dengan nilai anggaran itu sendiri.

Sehingga kalau mekanisme sesuai dengan Kep.Mendagri No 34 2006 itu, jika mekanisme itu tidak jalan. Maka dari sisi nilai dalam keuangan pasti akan terdapat suatu permasalahan disitu. Jadi mengapa mekanisme ini yang kami telusuri, karena yang menyangkut pembahasan penambahan nilai anggaran dari 357 menjadi 431 Miliar itu apa-apa saja yang harus kita bahas.

Yang jelas informasi yang kami terima, bahwa ketika empat fraksi itu menolak sampai dan saat ini mungkin peraturan daerah menyangkut anggaran perubahan tahun 2008 sampai hari ini juga belum sampai ke tangan Gubernur. Tapi dari informasi bahwa anggaran ini sudah sempat berjalan. Tapi ada teman panitia perubahan anggaran mendapat jawaban dari panitia anggaran eksekutif, bahwa ada beberapa mata anggaran sudah jalan berkisar antara 69 persen diluar dari APBD.

Purwadi Sadilah, Ketua Fraksi Demokrat

Ada beberapa hal yang fraksi kami tidak mau menerima perubahan APBD 2008, yang pertama adalah sesuai peraturan No 13 Tahun 2006 bahwa atas pembahasan anggaran itu harus melalui tahapan-tahapan, yang pertama dilaksanakan di panitia anggaran legislative, kemudian berlanjut eksekutif, tingkat komisi dan selanjutnya ditingkat fraksi. Tapi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula hanya ada pembahasan itu ditingkat panitia legislative, kemudian panitia eksekutif dan dilaksanakan hanya 2 hari.

Dan itu langsung dibawa ke Paripurna, tanpa ada pembahasan ditingkat komisi dan fraksi. Nah, ini kan sudah menyalahi aturann yang ada dan sangat bertentangan dengan Kep. Mendagri, karena dalam pembahasan-pembahasan, tahapan-tahapan  itu harus dilewati. Kedua, dalam nilai anggaran yang dituangkan dalam APBD Perubahan itu terdapat nilai angka 15 Miliar yang bersumber dari dana hibah.

Menurut ketentuan juga, bahwa dana hibah itu harus ada perjanjian antara eksekutif dan legislative. Sedangkan perjanjian itu berupa naskah perjanjian dalam hibah yang sumbernya dari Negara mana atau lembaga mana dan diperuntukan untuk apa. Tetapi kemudian dana itu masuk ke APBD, tapi ketika ditanya itu sumber dana dari mana. Mereka tidak bisa menjawab, bahwa dana itu dari mana. Yang jelas panitia anggaran eksekutif (Sekda) yang tidak bisa menjawab.

Kemudian dalam pembahasan anggaran semestinya APBD awal dijadikan sebagai bahan patokan atau acuan dalam perubahan anggaran, kemudian dokumen pelaksanaan anggaran juga sebagai data subtansi. Tapi, dalam pembahasan anggarann di DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati tidak memberikan  APBD awal untuk sebagai pembanding dan dokumen pelaksana anggaran, sehingga DPRD sama sekali tidak mengetahui sumber anggaran selama tahun berjalan itu kemana dana itu berjalan. Jadi buta. Pada intinya tidak ada kejelasan peredaran dana tersebut kemana saja.

Kami merasa menipu, bahkan lebih parahnya masyarakat Kabupaten Sula yang telah kami tipu. Hal ini karena ketidak ada kejelasan dan transparansi peredaran dana tersebut. Kemudian beberapa proyek infrastruktur berupa jalan dalam pelaporan di perubahan anggaran itu sudah dilaksanakan 100 persen. Tetapi yang terjadi jalanan yang dimaksud tidak kita temukan.

Sehingga proyek tersebut menjadi proyek fiktif. Kemudian Bupati Sula dalam tahun anggaran 2007 dia hanya menyampaikan pidato pengantar tentang laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, tetapi kemudian ketentuannya DPRD harus membahasnya paling lambat satu bulan kemudian di Paripurnakan untuk mendengar jawaban dan saran pendapat dari DPRD.

Tapi dalam tenggang waktu satu bulan itu Bupati Kepulauan Sula tidak berada di Kepulauan Sula, sehingga ini tidak jalan. Sehingga setelah 30 hari keterangan Bupati Kepulauan Sula itu tidak dibahas oleh DPRD, maka itu dianggap DPRD telah menerimanya.

Dan yang menjadi persoalan adalah bukan karena  DPRD menerima, tapi ketidakhadiran Bupati di Kabupaten Kepulauan Sula. Sehinggga ketentuan 30 hari itu tidak terlewatkan, karena Bupati sendiri dalam kinerjanya hanya 4 hari di kantor Bupati Kabupaten Sula, selebihnya Bupati tersebut berada di Jakarta. Hal ini benar karena pada laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan pidato pengantarnya, kemudian kita menunggu sampai 30 hari beliau belum ada di Kabupaten Kepualuan Sula, sehingga itu tidak ada tanggapan dan saran dari DPRD.

Firman, Fraksi Partai Bintang Reformasi

Ingin memberikan penjelasan sesuai dengan fakta dilapangan, seperti missal pembangunan macet Kabupaten Kepulauan Sula karena yan begitu besar uang yang dikorupsi oleh Bupati, hancur semua proyek dari Tahun 2006, 2007 dan 2008 tidak terselesaikan. Kemudian menyangkut masalah korupsi-korupsi yang dilakukan pertama dana intensif PBB 2006 yang rentetnya sangat merugikan masyarakat sana. Ini terbukti, karena ada warg kami yang telah lolos dari PBB tidak mendapat SK hingga saat ini.

Karena itu dampak Bupati melakukan kecurangan-kecurangan di Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjutnya yang menyangkut masalah dana intensif PBB Rp. 2,3 Miliar uangnya rakyat yang hasil masyarakat membayar Pajak Bumi Bangunan untuk membangun infrastruktur di Sula, tetapi begitu hebat Bupati memerintahkan untuk dibagi-bagi 9 orang uang itu.

Kemudian hasil temuan BPK hasil auditnya di kantor Bupati ditemukan hampir Rp.8 Miliar dana itu dikorupsi. Kemudian korupsi-korupsi lainnya termasuk yang hasil audit BPK Ternate sampai hari ini mencapai Rp.100 Miliar yang ada. Dengan resminya Bupati Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolda Maluku Utara, tapi tidak pernah ditindaklanjuti proses hokum maupun penahanan, sehingga seolah-olah ia tidak pernah melakukan pelanggaran hokum. Malah justru melakukan penjarahan-penjarahan keuangan Daerah dan maupun Keuangan Negara di Kabupaten Kepulauan Sula sehingga dapatnya mengkorupsi begitu besar.

Ada indikasi Bupati bermain dengan  Polda Maluku Utara? Kami tidak bisa mengatakan, karena tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebagai penegak hokum agar tetap menegakkan supremasi hokum yang ada. Saya minta kepada Bapak Thaeb Harmayn selaku Guberner Maluku Utara agar semua kasus-kasus yang merupakan pelanggaran-pelanggaran pidana korupsi segera dituntaskan.

Karena dengan seperti yang saya sampaikan tadi Bupati Kepulauan Sula masih terus melakukan kejahatan-kejahatan korupsi-korupsi, tapi tidak pernah tersentuh oleh hokum. Sehingga memuncak kemarahannya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula. Jadi itu harapan saya dan Ibu Sekjen kemarin, karena apabila masalah ini tidak dituntaskan sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku, maka terus terjadi lautan api di Kabupaten Kepulauan Sula. Maka, jangan persalahkan kami selaku Anggota Dewan, karena kami telah melaporkan dan pernah hujan batu dikantor kami karena dampak kecurangan-kecurangan kerja Pilkada, begitu H.Ahmad Hidayat Muz, SE sebagai Bupati  semua cara dimenangkan. *tim

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: